Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) Dito Ariotedjo resmi meresmikan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sebagai satu-satunya badan penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia. Langkah ini, menurut Menpora Dito, tidak hanya mematuhi amanat Undang-Undang Keolahragaan, tetapi juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memastikan kepastian hukum dan supremasi hukum di sektor olahraga.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Media Center Kemenpora, Jakarta, pada Jumat (18/10/2024). Menpora Dito didampingi Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro dan Staf Khusus Menpora Bidang Hukum Alvin Saptamandra Suryohadiprojo. Hadir pula Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari, dan Ketua BAKI Mohamed Idwan Ganie.
BAKI: Langkah Strategis dan Komitmen Pemerintah
Dalam pernyataannya, Dito menyambut baik pembentukan BAKI sebagai lembaga arbitrase tunggal di bidang olahraga. “Pembentukan BAKI adalah langkah maju yang menegaskan kepastian hukum dalam dunia olahraga kita. Ini juga mencerminkan komitmen kami untuk mewujudkan penyelesaian sengketa olahraga yang lebih efisien dan adil,” ujar Dito.
Menpora mengungkapkan bahwa BAKI dibentuk melalui konsensus bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk KONI, KOI, NPCI, KORMI, dan organisasi olahraga profesional lainnya. Penyatuan ini muncul setelah dialog panjang sejak 2023 untuk mengatasi perbedaan historis di antara forum penyelesaian sengketa olahraga. Sebelumnya, terdapat dua lembaga arbitrase: BAKI di bawah inisiasi KOI dan BAORI di bawah KONI.
“Dulu, sengketa olahraga sering kali dibawa ke pengadilan negeri atau tata usaha negara. Namun, dengan BAKI sebagai lembaga tunggal, kami ingin memastikan proses penyelesaian lebih efektif dan sesuai dengan undang-undang,” tegas Dito. Ia juga menekankan bahwa BAKI adalah lembaga independen, yang tidak akan terpengaruh oleh intervensi, termasuk dari pemerintah.
Harapan Menpora: Akses Setara dan Adil untuk Semua
Dito berharap BAKI bisa memfasilitasi akses setara bagi seluruh elemen olahraga, termasuk atlet, tenaga keolahragaan, dan pengurus organisasi, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. “Saya berharap BAKI dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan tetap mengakomodasi peran BAORI dalam kepengurusan tanpa mengurangi kualitas dan kapabilitas para arbiternya,” tambahnya.
Dukungan dari KONI dan KOI
Ketua Umum KONI, Marciano Norman, memberikan apresiasi kepada Kemenpora atas pembentukan BAKI. “Saya senang mendengar bahwa BAKI akan menjadi satu-satunya badan arbitrase olahraga di Indonesia. Saya juga berterima kasih jika BAKI memberi kesempatan bagi anggota BAORI untuk turut bergabung,” ujar Marciano.
Hal serupa disampaikan Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari, yang berkomitmen untuk bekerja sama dengan BAKI. “Kami siap mendukung BAKI dan memastikan badan ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, demi menjaga prestasi olahraga nasional,” kata Oktohari.
Ketua BAKI: Komitmen pada Independensi
Ketua BAKI, Mohamed Idwan Ganie, menegaskan bahwa lembaga ini akan bekerja secara independen tanpa afiliasi dengan pihak manapun. “Meski difasilitasi oleh Kemenpora, BAKI akan beroperasi secara mandiri dan profesional,” ujar Ganie. Ia juga berkomitmen untuk menjalankan tugas BAKI dengan maksimal, demi tercapainya penyelesaian sengketa olahraga yang lebih efektif di Indonesia.
Pembentukan BAKI diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam mengatasi konflik olahraga, seiring dengan berkembangnya sektor ini menjadi industri yang kompetitif.
